Dialog Soal Pembentukan Propinsi Tapanuli di TV One

Posted in Berita Utama by Redaksi on Februari 18th, 2009

Jakarta (SIB)

Kamis pagi (12/2) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi mengadakan dialog di TV One sekitar perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli dan kerusuhan anarkis di DPRD SU yang terjadi 3 Pebruari 2009 lalu. Isinya cukup menarik, kami kutip selengkapnya sebagai berikut : Tanya (TV One) : Pak Luhut Panjaitan, apa kabar pak, sudah lama tidak berbincang ya pak. Kali ini Pak Luhut sebagai penasehat dan panitia pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli. Pak Luhut ini Jenderal berbintang 3 oh sori jenderal berbintang empat, mantan menteri perindustrian, jadi Ketua Umum Forki dan juga yang saya ingat dari beliau ini waktu di Madiun beliau ini Danrem disana Kemana saja selama ini Pak ? Luhut : Di Jakarta ya kerjalah. Tanya : Halo Bapak Hasbullah Hadi di Medan (Wakil Ketua DPRD Sumut), kemarin sudah dilakukan pemeriksaan cukup banyak terhadap para saksi dan akhirnya sudah merujuk kepada beberapa orang tersangka dan anda melihat para tersangka tersebut apa memang berperan dalam tewasnya Ketua DPRD Sumut Pak ? Hasballah Hadi (HH) : Saya kira pertanyaannya bukan hanya saya saja yang menyaksikan dan melihat karena sudah diputar di tv, seluruh rakyat Indonesia melihat bahwasannya Panitia Protap itu yang demo itu memang terlihat. Tanya : Nama-nama tersebut ada beberapa aktivis-aktivis ataupun anggota DPRD dari beberapa partai ya Pak, Apakah mereka memang menginginkan pemekaran pak ? HH : Ya sudah tentu yang diinginkan mereka memang pemekaran kalau enggak menginginkan pemekaran mereka tidak demo. Tanya : Kalau seperti itu, jadi semua pembicaraan mengenai pemekaran Propinsi Tapanuli dihentikan ? HH : DPRD sudah memutuskan, pembicaraan masalah Propinsi Tapanuli tidak akan dibicarakan dan diagendakan lagi. Selama tahun 2009 ini sampai selesai periode ini. Tanya : Artinya ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali Pak Hadi ? HH : Ya ini kan negara hukum dan negara demokrasi kalau DPR yang akan datang ingin membukanya silakan buka. Kalau memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita kan normatif saja ya. Kalau memang menurut peraturan perundang-undangan memang bisa dimekarkan kenapa harus kita tahan. Tetapi kalau tidak bisa menurut perundang-undangan kenapa harus dipaksakan juga untuk dimekarkan. Saya kira itu tadi, kita normatif saja. Tanya : Pak Luhut komentar anda terhadap rencana untuk menghentikan sementara dan situasi terakhir di Sumatera Utara ? Luhut : Ya itu hak pemerintah dan hak rakyat, kalau mau dihentikan, hentikan saja. Hanya saya ingin katakan, ini kan hampir sepuluh tahun permintaan rakyat Tapanuli untuk mereka menjadi Propinsi. Jadi sejak mereka minta itu tahun 2002 April itu sudah ada 5 propinsi yang terbentuk yang persyaratannya itu tidak lebih baik dari pada persyaratan yang dipenuhi oleh Propinsi Tapanuli. Jadi proses demokratisasi itu menurut saya ya harus mendengar juga bagian dari keinginan rakyat Tapanuli jadi tidak bisa juga bilang tidak, gitu. Jadi yang menjadi masalah, kalau tersumbat tali demokrasi itu bisa seperti ini. Jadi kalau tadi Pak Hadi mengatakan tidak mau dibicarakan lagi ya itu haknya DPRD. Bahwa mereka adalah wakil rakyat juga. Tetapi menurut hemat saya perlu dengarinlah karena sebagian besar dari rakyat di Tapanuli itu minta. Kenapa minta? Karena masalah pembangunan, pemerataan pembangunan dan memang saya paham kenapa itu, karena schame of controlnya terlalu luas. Siapapun jadi gubernur di Medan, itu bayangkan ada 5 sampai 7 jam naik mobil sampai kepada suatu daerah dan susah dan tidak ada pembangunan, saya kan sering kesitu. Pembangunan sangat terbataslah, bukan tidak ada sangat terbatas. Nah, ini yang dirindukan oleh masyarakat disana. Kenapa tidak boleh begitu, salahnya itu dimana ? Tanya : Apakah seluruh masyarakat, sebagian masyarakat dari segi persentase pak yang menginginkan ? Luhut : Mayoriti masyarakat menginginkan pemekaran. Sembilan puluh persen, delapan puluh persen, saya tidak tahu persisnya tapi saya kan telah melakukan survei. Semua kriteria sudah mereka penuhi, kecuali satu saja DPRD yang belum memberikan endorcement. Tanya : Pak Hadi. Komentar anda Pak Hadi atas permintaan seperti ini ? HH : Nah itu suara yang menyatakan hanya tinggal DPRD yang belum memenuhi persyaratannya, itulah yang memicu konflik itu. Sebenarnya persoalannya bukan disitu, persoalan pemekaran ini kan harus kita lihat berdasarkan dari sisi prosesnya ada proses politik, ada proses legislasi atau hukum ada proses administrasi. Kalau proses politiknya itulah yang kita lihat berkembang. Proses legislasinya kan harus diikuti peraturan perundang-undangan di negara ini. Kan negara ini bukan negara paksaan berdasarkan kehendak sebagian orang lantas DPRD bisa dipaksa-paksa, kita lihat DPRD bukan tidak mau mengagendakan. Kita melalui proses, sudah kita usulkan tanggal 4 melalui proses Panmus. Panmus waktu itu tidak bisa mengagendakan dan itulah yang harus dipaksakan. Negara ini negara hukum bukan negara yang bisa dipaksa-paksa, ini lembaga negara , ini lambang-lambang negara, jadi kalau semua orang yang mengatakan berkehendak bisa memaksa lembaga ini. Negara apa ini namanya ? Negara bar bar atau negara hukum ? Luhut : Tidak ada yang memaksa. Jadi Pak Hadi jangan jadi terus emosi, bilang maksa. Tidak pernah orang-orang Batak itu maksa, tidak ada. Mereka hanya meminta jadi ,,, (langsung dipotong Hasbullah) HH : Faktanya ada Pak. Kami yang merasakan disana Pak. Luhut : Pak Hadi, saya mengikuti prosesnya ini,,, HH : Tanggal 27 Januari Panitia Protap datang beraudensi kepada seluruh pimpinan dewan. Dengan suara apa mereka mengatakan, kami siap berdarah-darah, kalau ini tidak dipaksakan. Saya jawab waktu itu kepada mereka, saya dari Demokrat posisi kami jelas mendukung Protap, tapi jangan dipaksa. Kalau begini saudara mau memaksakan Paripurna ini tidak bisa, akan kita agendakan. Lantas apa kata Panitia Protap pada waktu itu, disana ada Pustaha Manurung disana ada Juhal. Ia mengatakan kami siap berdarah-darah, saudara anggota DPRD ini tidak berotak, layakkah mereka mengatakan begitu? Kami kan wakil rakyat. Luhut : Begini Pak Hadi. Kalau soal tadi itu, peristiwa yang lalu kita semua tidak setuju itu. Jangan anda keliru saya setuju atau orang Batak itu tidak setuju Pak Hadi. Kita tidak setuju tindakan anarkis. Apalagi sampai ada yang meninggal Pak Hadi, itu sudah sepakat itu. Tetapi proses demokrasi atau proses permintaan itu hak demokrasi mereka juga menyampaikan ke DPRD, Semua sudah setuju kecuali DPRD. Nah DPRD juga, mohon maaf ini Pak Hadi, tolong berefleksi juga kenapa sampai begini lama. Sampai berkali-kali mereka meminta, mulai dari 2002 sampai sekarang ini sudah 7 tahun itu saja persoalannya. Jadi tidak ada maksud bahwa saya setuju mereka datang ke bapak mengancam itu, saya kira ada hukum, ditindak mereka itu. Tidak ada masalah tetapi jangan diputarkan, itukan sebab akibat. Sebab akibat ini yang perlu kita lihat mengapa itu ? Jadi jangan diputar balik, ada yang bilang berdarah-darah saya tidak setuju sekali lagi katakan itu. Bahwa mereka mengancam begitu tidak dalam konteks demokrasi. Tetapi kenapa itu terjadi perlu kita simak. Sekarang sudah ada 5 propinsi yang terbentuk sejak 2002, tanpa tidak lebih bagus dari kriteria Tapanuli.Kenapa tidak diberikan? Apa alasan tidak diberikan. Saya ketemu dengan almarhum Pak Azis, saya bicara baik-baik sama beliau. Saya tanya, proses sudah jalan dan saya beritahu kepada orang-orang itu, kalian harus lakukan sesuai aturan yang berlaku. Itu sama Pak, yang kita bicara ke depan bagaimana ke depan, suara-suara ini juga perlu didengar. Dimana kurangnya ditegur, dimana yang berlebihannya diberitahu. Jadi dengan begitu semua dengan elok dilakukan, jadi tidak ada yang tersumbat proses demokrasi tadi. Tanya : Baik. Komentar anda Pak Hadi. HH : Begini, kita berbicara sebagai Negara Demokrasi, proses pembentukan Propinsi Tapanuli juga kan pro kontra. Itulah yang saya katakan proses politik. Dalam proses politik ini ada yang demo menolak, mereka tertib yang demo mendukung juga ada. Jadi, ini dua-dua ada suaranya kalau bicara demokrasi. Anggota DPR juga begitu, ada anggota DPR yang setuju ada anggota DPR yang tidak setuju, inilah demokrasi. Proses itu semua kan harus melalui proses hukum dan proses legislasi itulah yang kita upayakan terus berkali-kali. Kita melakukan lobi kepada yang tidak setuju, supaya setuju. Kita dekati mereka tetapi akhirnya begini. Sejak awal saya sudah katakan kepada Panitia Protap, coba kita lakukan lobi intensif, jangan memaksa begini. Berkali-kali saya katakan, karena mereka juga teman-teman saya. Tanya : Keluhan bahwa dengan ketakutan seperti anarkisme kemarin, makamya terjadi penyumbatan demokrasi seperti yang kemudian diputuskan bahwa tidak ada perbincangan untuk pemekaran Tapanuli, Bahkan mungkin secara luas seluruh Indonesia dihentikan dulu tentang pemekaran. Itu yang dikuatirkan Pak ya ? HH : Saya setuju. kalau pemekaran itu justru memicu konflik, bisa merusak NKRI. Apakah arti sebuah propinsi kalau bisa merusak NKRI. Kita tidak mau itu. Tanya : Pemekaran perlu karena ada kawasan-kawasan yang jauh dari pusat ibu kota ? HH : Ini persoalan klise. Seluruh pemekaran di Indonesia alasannya demi kesejahteraan rakyat, tapi banyak kenyataan kita lihat setelah mekar pemerintah harus mengevaluasi kembali dan itu yang belum dilakukan pemerintah. Evaluasi lagi daerah-daerah yang telah dimekarkan, kalau ternyata tidak sesuai dengan tujuan pemekaran kembalikan ke induknya. Itu yang harus dilakukan pemerintah dan yang mau dimekarkan ini pun dikaji benar-benar. Jangan karena berasalan ini adalah negara demokrasi, ini harus dilaksanakan maka boleh memaksa dewan sebagai lembaga terhormat di negeri ini. Tanya : Pak Luhut, ini catatan negatif dari Bang One bahwa katanya pemekaran itu hanya untuk kepentingan segelintir orang di elit politik dan untuk kepentingan korupsi inefisiensi seperti itu, bagaimana komentar anda ? Luhut : Ya bisa benar, bisa tidak juga sih. Tergantung mana dulu ya kalau dibilang ada korupsi ya mungkin aja. Jadi korupsinya menjalar dari pusat sampai ke daerah. Pemerataan korupsi, tetapi kalau dalam aspek pembangunan ya tidak juga. Saya terus terang dulu salah satu yang tidak terlalu setuju dengan otonomi daerah itu dilakukan begitu cepat. Waktu saya menteri, karena saya anggap karena saya militer, saya ingin itu dilakukan secara bertahap dan bertingkat begitu dan berlanjut. Tapi waktu itu sekaligus. Sehingga kesiapan daerah itu ya seperti yang kita lihat sekarang. Jadi jangan ada serta merta yang mengatakan saya setuju semua, sebenarnya tidak juga. Tanya : Tadi pesan dari Bang One delapan puluh persen daerah pemekaran ,,,, Luhut : Saya tidak tahu, ya kalau itu benar, ya sangat menyedihkan tapi banyak juga daerah dengan pemekaran itu memberikan kesempatan untuk maju. Nah disini sebenarnya kualitas pendidikan kita menjadi kunci. Kualitas pendidikan kita kematangan kita berdemokrasi itu betul-betul harus kita lihat. Jadi kalau dia gagal dievaluasi pemerintah, tapi inilah buah dari pada reformasi tadi. Makanya pertanyaan dulu apakah turunnya Pak Harto dengan begitu itu serta merta memberikan buah yang lebih baik sekarang itu perlu kita tanya kan ? Nah kalau menurut hemat saya, jernih harus melihat ini, begitu. Tanya : Pak Hadi kalau misalkan tidak jadi dimekarkan atau ditunda pemekaran Tapanuli. Tentu masyarakat setempat berharap harus ada perhatian yang lebih serius tentang kawasan yang jauh dari pusat Sumatera Utara dari Medan begitu. Bagaimana memberi jaminan kepada masyarakat di kawasan tersebut ? HH : Saya kira isu Pantai Barat miskin dan Pantai Timur kaya itu alasan klasik ya. Kalau dikatakan Pantai Barat tidak diperhatikan juga itu salah. Kami tahu betul bagaimana anggaran Propinsi Sumatera Utara yang diarahkan ke Pantai Barat itu. Setiap tahun kami tahu betul berapa besar kesana. Walaupun sumbangan PAD dari daerah Pantai Barat itu lebih kecil tetapi yang dilimpahkan kesana lebih besar. Tanya : Angkanya Pak Hadi ? HH : Ya, hitung-hitungan persennya kan setiap tahun berubah, berdasarkan kondisi yang ada. Tetapi jelas terlihat daerah-daerah kaya seperti Labuhanbatu, Deliserdang, Asahan,Langkat, Medan itu pendapatannya dikumpul menjadi satu dan kemudian disebarkan ke seluruh daerah tanpa memandang apakah ini Medan, Langkat, Tapanuli dan lain-lain, ini fakta. Jadi kalau katanya bahwasannya Pantai Barat itu tertinggal dan tidak diperhatikan itu tidak benar, isu itu yang dikembangkan. Luhut : Saya sering pulang ke kampung melihat sekolah saya disana yang saya buat untuk masyarakat itu. Saya lihat betapa banyak peta kemiskinan itu disana. Jadi kalau Pak Hadi mengatakan banyak dana yang diberikan ke Pantai Barat, mungkin saja. Tapi yang saya lihat dalam kenyataannya tidak begitu dan masyarakat tidak merasakan itu. Tanya : Jadi ada yang hilang ditengah jalan mungkin Pak ? Luhut : Saya tidak mengerti ada yang hilang ditengah jalan, tapi kita melihat, itu yang dirasakan masyarakat. Sehingga saya pikir keinginan masyarakat Tapanuli itu perlu diperhatikan dan apa sih susahnya, repotnya memberikan ijin. Kalau itu memang sudah memenuhi syarat. Semua persyaratan sudah, tinggal dari DPRD yang belum. Orang Batak itu koperatif kok sangat nasionalis kok, tidak ada masalah. Di kampung saya di Simargala itu 99 persen Kristen, bangun Mesjid disitu tidak ada yang ribut yang sembahyangpun hampir tidak ada dan tidak ada yang ribut, kenapa ? Ya silakan tidak ada masalah. Orang sekarang buat isu macam-macam, saya dengar juga karena takut Batak Batak kumpul, apa salahnya sih. Apa Batak itu memang betul-betul binatang langka, binatang yang tidak bagus, tidaklah. Itu masalahnya menurut saya murni kesejahteraan dan pembangunan. Jadi jangan terus-terus, tidak bisa, tidak bisa, kenapa tidak bisa, Ini yang saya mohon kepada DPRD yang sekarang dan akan datang. Kalau tidak boleh kenapa tidak boleh ? Alasannya apa ? Anda bilang proses politik, jangan dipolitisir semua, lihat juga dong yang jelas-jelas, jadi kalau disumbat-disumbat orang Batak akan menimbulkan masalah baru lagi nanti ke depan, apa kita mau? Kan tidak. Tanya : Pak Hadi silakan. HH : Oke ada dua ya. Tadi dikatakan dengan alasan Pantai Barat itu daerah yang miskin, coba kita lihat daerah Pantai Timur itupun banyak daerah yang miskin yang tidak tersentuh jalan yang kesana itu harus tidak bisa naik motor terpaksa jalan kaki. Jadi kalau soal kemiskinan bukan hanya di Pantai Barat di Pantai Timur juga banyak kemiskinan itu yang belum tersentuh. Tapi kita harus tahu, karena anggaran kita terbatas, itu yang kita perjuangkan selama ini supaya pemerataan itu terjadi, jadi kalau katanya tidak ada pemerataan, itu tidak betul. Luhut : Kenapa Pak Hadi DPRD itu susah sekali mengasih “endorcement” untuk Propinsi Tapanuli. HH : Oke, masalah Propinsi Tapanuli, ini semua kita kan tergantung kepada kriteria, tadi saya katakan, kita ini negara hukum, itu semua proses, isu yang menyatakan hanya tinggal DPRD yang tidak setuju, itu yang juga kami tidak setuju. Luhut : Yang mana lagi tidak setuju, Saya tanya kepada Pak Hadi. HH : Ini kan melempar bola panas kepada DPRD, Komisi II menyatakan, terserah kalian putuskan, mau bulat, mau lonjong, mau setuju atau tidak. Itu yang menentukan nanti kami, itulah yang diisukan. Disamping itu Gubernur juga membuat surat tanpa sepengetahuan DPRD dan seolah-olah dibangunlah opini oleh Harian SIB, DPRD tidak menyetujui. TV One : Tarik nafas dulu Pak Hadi, kita break dulu selepas pariwara kita kembali lagi. Untuk kemana sebetulnya rencana yang paling baik untuk kedua belah pihak yang Sumatera Utara atau yang pro Tapanuli. Tanya : Jadi sudah ditutup perbincangan (pemekaran) ini selama tahun 2009, tidak ada lagi Pak ya ? HH : Tidak ada lagi. Tanya : Bagaimana mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat yang ingin pemekaran, ditutup dulu sementara juga ? HH : Untuk sementara, kan ada 3 agenda besar yang lebih penting, kita perlu menjaga kondisi keamanan, kemudian yang kedua kita akan melakukan pemilu legislatif, yang ketiga kita akan melakukan Pemilu Presiden dan itu berlangsung di 2009. Untuk menjaga ini semua itu kita tutup. Saya hanya menghimbau baik yang setuju ataupun tidak setuju, jangan buat anarkisme baru, karena itu akan merusak dan mengoyak-mengoyak Sumatera Utara. Kita hanya ingin bagaimana Sumatera Utara ini tetap kondusif sebagaimana yang sudah kita lihat selama ini. Daerah lain bergolak, tapi Sumatera Utara dapat kita jaga keamanannya. Kami himbau kami minta seluruh masyarakat mari bersatu membangun Sumatera Utara, jangan terpecah-pecah karena isu yang segelintir dan tidak perlu itu yang paling penting. Tanya : Terimakasih Pak Hadi, terakhir dari Pak Luhut. Luhut : Saya pikir orang Batak itu pasti loyallah, kalau dibilang itu ditunda ya ditunda. Saya kira juga elok begitu karena biar menjaga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Saya kira ya sepakatlah itu, tapi yang kedepan saya berharap jangan ada penutupan dan penyumbatan keinginan aspirasi dari masyarakat yang timbul itu dan himbauan saya kepada DPRD yang akan datang itu bisa diakomodasi. Yang kedua, saya juga menghimbau, bahwa sekarang penangkapan-penangkapan sudah banyak, jangan menimbulkan seperti kesan terlalu keras menghadapi peristiwa tersebut, sederhanakan. Mereka yang bersalah ditangkap diadili dan dipenjara kalau memang harus dipenjara, penasehat hukum diberikan itulah bagian dari pada demokrasi itu. Tapi jangan ada kesan di masyarakat terutama di mahasiswa-mahasiswa sekarang sepertinya mereka ini mendapat penekanan luar biasa. Yang ketiga, saya terus terang mengucapkan apresiasi saya kepada Bapak Gubernur yang cepat sekali dan responsif menanganinya, begitupun Bapak Kapolda yang memberikan satu langkah-langkah yang baik untuk penanganan ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak bagus yang tidak kita inginkan. Dan tentu kita tidak ingin ada keributan-keributan tidak perlu. Jadi itu himbauan saya kepada pemerintah supaya kiranya proses permintaan masyarakat Tapanuli ini bisa direspon oleh pemerintah yang baru nanti. Tanya : Termasuk permintaan kepada masyarakat untuk menahan diri. Luhut : Saya sudah beritahu kepada teman-teman disana. Kalian harus bertanggungjawab terhadap apa yang kalian buat, anarki itu tidak pernah kita sepakati sampai ada yang meninggal, itu semua harus tanggungjawab. Tapi saya katakan, kalian jangan terlalu takut, hadapi itu dan bertanggungjawab, kalau pengadilan, pengadilan, kita perlu bantuan hukum, bantuan hukum, kalau kau salah, kau harus masuk penjara, masuklah penjara, itu pembelajaran buat semua. Tapi kamu tidak perlu malu karena kamu bukan karena narkoba, bukan karena mencuri tapi karena kamu memperjuangkan satu idealisme yang ada dalam dirimu.Terima kasih.(TV One/c)

Dialog Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan di TV One

Dialog Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan di TV One Posted in Berita Utama by Redaksi on Februari 12th, 2009 Jakarta (SIB) Rabu (11/2) Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memberikan wawancara dalam acara dialog di TV One, sekitar perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli dan kerusuhan yang terjadi di DPRDSU tanggal 3 Pebruari 2009 yang lalu. Wawancara TV yang mengungkapkan banyak hal, kami kutip selengkapnya di bawah ini. Luhut : Beberapa tahun yang lalu mereka datang ke saya, saya tanya, kita ini mau mendirikan Provinsi Tapanuli, sudah lama kalau tidak salah sudah 7 tahun lamanya. Jadi saya tanya, apakah kalian sudah melakukan penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Mereka katakan sudah, mereka sudah melakukan penelitian dengan Universitas Gajah Mada, bahwa layak menjadi provinsi. Tetap alasan pertama, kenapa kalian ingin pembentukan provinsi gitu ? ya pembangunan di kampung kami sangat tertinggal pak, gitu. Dan itu betul menurut saya, karena kontrol dari besarnya Sumatera Utara itu, membuat sedemikian rupa bagaimanapun pembangunan itu akan tertinggal dari tempat lain, itu terbukti. Saya bilang, kalau kalian sepakat ? ya silahkan saja, itukan hak kalian. Tanya : Apakah saat itu Bapak memberikan dana juga kepada mereka? Luhut : Oh ndak ada itu, dalam perjalanan mereka ada bikin malam pengumpulan dana, 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Ada 500 orang, 700 orang begitu. Tanya : Apakah Bapak hadir saat itu ? Luhut : Saya hadir, hadir…hadir. Tanya : Beberapa waktu lalu, apakah anda bertemu dengan Alm bapak Abdul Aziz Angkat. Luhut : Betul, jadi tokoh-tokoh ini minta ke saya, mengeluh gitu. Bang gimana ini, semua sudah setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi, DPRD belum kasih rekomendasi, gitu. Tanya : Banyak tokoh-tokoh mengeluh kepada anda, siapa sih Pak tokoh-tokoh itu. Luhut : Banyaklah, tokoh-tokoh Golkar, anak muda dari Tapanuli itu, mereka datang ke saya. Saya bilang, okelah nanti saya bantu, gitu. Saya telepon lah beberapa teman, supaya saya ketemu pak Aziz ini, karena saya ngak kenal kali samanya. Akhirnya mereka aturlah, kami ketemu di Medan, kebetulan saya ada urusan di sekolah saya di sana. Pulang dari Politeknik di Laguboti, saya mendarat di Medan, dan saya ketemu dia di hotel, makan pagi kami. Saya bilang sama dia, dinda, bagaimana ini mengenai kampung kita ini, gitu? Kapan kira-kira mau paripurna? Saya kira mungkin tanggal 16 lah bang, bisa bikin paripurna, tetapi masih ada fraksi ngak setuju. Kalau Golkar dia bilang yang setujulah, karena dia kan dari Golkar. Saya tanya fraksi mana aja itu, dia sebutlah beberapa fraksi. Tolong lah abang atur di pusat supaya tidak berlarut-larut di sini, gitu. Saya bilang, okelah saya coba tanya nanti, begitu. Dan memang saya tanya beberapa teman untuk bantu, karena saya bilang, dibiarkan berlarut-larut, kenapa sih ? begitu loh. Dijawabin dong…, ya, ya atau tidak, jangan dibiarkan tergantung-gantung, karena inikan haknya demokrasinya mereka, mereka sudah 7 tahun memperjuangkan. setelah itu selesai, saya bilang begitu. Dan sampai sekarang saya tidak ada komunikasi lagi dengan mereka gitu. Saya dapat SMS, bahwa ada kerusuhan, tapi saya tidak perhatikan betul karena saya sibuk begitu, baru saya tahu kemudian bahwa beliau (Aziz Angkat) pergi, dan saya sangat-sangat menyesalkan insiden itu. Tanya : Lantas, bagaimana anda melihat unjukrasa pembentukan Provinsi Tapanuli di gedung DPRDSU yang ricuh kemarin itu? Luhut : Jadi begini, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah hak demokrasi orang-orang itu, itu kita nggak boleh persoalkan dong! semua orang punya hak itu. Kedua, berdemonstrasi itu hak demokrasi mereka juga. Yang salah itu adalah kok sampai anarkis, apalagi sampai ada yang meninggal, itukan sangat kita sesalkan begitu, dan saya tidak setuju itu. Nah besoknya ada kemudian beberapa yang demonstrasi itu lari ke saya datang mengadu. Saya bilang, nggak boleh itu, kamu harus bertanggungjawab karena kalau salah kau harus siap diadili, dan kalau memang kau salah, kau masuk penjara. Itu harga yang harus kau bayar menebus kesalahan, gitu loh. Tanya : Apakah ketika itu, ada yang datang kepada Bapak meminta sejumlah dana? Karena banyaknya orang yang datang sekitar 2000 an orang, datang ya, membutuhkan banyak biaya untuk melakukan aksi ini. Luhut : Nggaklah, saya nggak campuri yang begitu-gituan. Nggak lah. Nggak ada kepentingan saya lakukan itu, nggak ada. Makanya saya aneh melihat orang, dibilang ada intelektual-intelektual, aktor intelektual, kampungan itu, nggak adalah yang gitu-gituan. Tanya : Kalau kita lihat pak, DPRDSU sendiri tidak mensyahkan atau tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa syarat. Katakanlah secara ekonomi dan juga secara sumber daya manusia ataupun alam, bahwasanya Tapanuli tidak memenuhi syarat, begitu? Luhut : Siapa bilang? sekarang ini kalau anda lihat, kan yang survei dan bikin data adalah UGAMA. Tanyalah UGAMA itu, kalau mereka benar laporannya ya. Dia bilang imposible terjadi provinsi. Kalau dibilang itu nggak kaya, sekarang daerah itu punya geothermal banyak, tapi sekarang kan nggak di kelola, termasuklah listrik, berapa ratus Mega Watt ada di sana?. Dengan ada air Sigura-Gura berapa ribu Mega Watt bisa ada ? Itu daerah pertanian, tanahnya subur, sub tropis itu, tetapi nggak ada pertanian di sana. Jadi kalau itu menurut saya tidak akan benar. Saran saya begini loh, kita jangan bikin persoalan itu jadi complicated begitu. Coba dilihat sesederhana mungkin, sehingga gampang menyelesaikannya. Kalau dibikin complicated, tarik sana, tarik sini, akhirnya jadi gimana ya, jadi aneh sendiri kita loh. Tanya : Apa sih sehingga Provinsi Tapanuli ini sehingga cepat-cepat terwujud. Apa potensi di Tapanuli ini sampai percaya dirinya. Luhut : Yang pertama ini dari buah reformasi kan. Jadi orang pengen punya daerah sendiri, mungkin menurut saya ya, saya kan nggak kesana ya. Yang kedua, saya sudah sebut sama anda tadi, potensinya banyak di situ. Pertanian saya kira paling bagus di sana karena sub tropisnya. Geothermal, saya bilang tadi listrik, kalau daerah itu sediakan sekian ribu Mega Watt dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Daerah itu kan bisa bikin banyak. Pariwisata juga bagus. Tanya : Kalau potensinya banyak, kenapa masyarakat di sana masih kurang sejahtera juga? Luhut : Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada investasi. Coba, siapa yang datang ke sana? Jalan jauh. Lapangan terbang masih sangat terbelakang. Apa yang anda harapkan di situ. Kalau anda pergi ke sana, dari tahun ke tahun tidak ada perobahan. Tanya : Kata DPRDSU sendiri bahwa di sana kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengolah potensi yang ada begitu pak? Luhut : Ya nggak juga, nggak betul juga. Tanya : Apakah ini suara murni dari warga gitu pak tidak ada suara-suara titipan begitu pak? Luhut : Oh nggak lah. Saya kan punya sekolah di sana, jadi saya lihat. Saya tiap-tiap 2-3 bulan ke sana. Saya lihat tingkat kemiskinan di situ. Itu tinggi. Sekarang kita buat, coba praktek pertanian, ternyata subur, bagus itu. Nah, kenapa tidak dibikin lebih baik dalam satu tataran, aturan yang benar begitu. Ya.. kalau ada potensinya itu akan lebih bagus. Paling tidak ada gubernurnya yang sudah lihat. Kalau saya bisa saja. Hanya yang sekarang saya ingin katakan, mereka ini sudah 7 tahun gitu, ya dilihatlah. Jadi semua jernih lah melihat. Inikan saya dengar tadi itu di TV jadi ada 50 ditahan. Kayaknya… kasus yang parah banget. Kek orang Batak yang berdosa amat sih. Tanya : Ya mungkin, karena meninggalnya pak Aziz pak? Luhut : Itu saya tidak setuju, kalau menurut saya, kalau itu orangnya yang mengorganisir itu dapat ditangkap, ya diadili gitu loh. Nggak ada masalah. Sebab mereka minta saya bantu. Saya bilang bantu, kalian punya hak untuk dibela. Nggak masalah itu. Karena ini negeri demokrasi kok. Kalau anda salah harus bertanggungjawab. Tanya : Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli ini, kira-kira apa yang sudah anda lakukan, misalnya lobi-lobi mungkin dengan orang-orang. Karena berat rasanya ini terwujud pak? Luhut : Nggak juga sih, saya nggak punya. Hanya karena mereka minta tolong. Saya kan katanya sudah termasuk senior, saya tanya teman-teman, ya saya bilang bantulah itu. Ada yang bilang mungkin karena begini-begini, saya bilang tidak. Itu murni, mereka pingin lihat bahwa ada kesejahteraan lebih bagus di sana. Saya kan nggak partai politik, buat kepentingan apa saya bikin rame-rame di situ. Jadi saya pikir, jangan ngawur lah, artinya jernih melihat itu. Negeri ini jadi rusak kalau kita ngawur berpikirnya. Tetapi kalau berpikir jernih, dilihat saya kira nggak masalah. Saya ingin satu saya tambahkan. Sekarang kan sudah banyak yang ditahan itu, diperiksa itu, jadi dimulai yang bagus, jadi jangan menimbulkan keresahan baru. Karena kalau ada keresahan baru lagi, bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada konflik berkepanjangan, kan ndak bagus itu! Saya nggak setuju itu! Tanya : Inikan belum terwujud sampai sekarang, dan kalau misalnya sekarang pemerintah pusat tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, apa yang anda lakukan, sebagai anda putra Tapanuli ? Luhut : Mereka kan punya hak demokrasinya, kalau tetap mengajukan, ya kita lihatlah, ya waktulah nanti yang menentukan itu. Masak dia berontak. Berontak kan nggak benar! Tanya : Tapi harus dilihat dengan lapang dada ya pak? Luhut : Ya semua harus berlapang dada begitu. Tapi harus juga diperhatikan. Kalau ada permintaan begitu, kok tempat lain bisa. Kok kami nggak bisa. Itukan sudah diskriminatif kan? Jadi harus dihindari juga. Jadi kalau hemat saya, harus ada dialog yang terbuka, lakukan saja yang benar. Kalau memang itu pantas jadi provinsi, dihormati juga gitu. Jangan ada pikiran yang macam-macam, itu yang saya tidak setuju. Jadi dilihatlah yang benar. Luhut : Saya ada satu lagi, saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap Pak Aziz, khususnya kepada keluarga. Saya sangat tersentuh karena saya ketemu beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal. Saya betul-betul sangat menyayangkan sampai kejadian ini terjadi. Tetapi proses-proses yang lain itu jangan saya kira dikacaubalaukan dengan meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau ini merupakan tragedi yang harus kita ingat dalam demokratisasi negeri ini. Itu saja dari saya. (TV One/Hel/m)